Jakarta – Perjalanan dosen menuju jabatan akademik Guru Besar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenuhi persyaratan administratif dan menghasilkan publikasi ilmiah. Dukungan kelembagaan, kualitas tata kelola, kepemimpinan universitas, serta pendampingan karier yang berkelanjutan juga memiliki peran penting dalam proses tersebut.

Temuan ini mengemuka dalam penelitian berjudul Analisis Kebijakan Pengelolaan Karier Dosen Jabatan Akademik Guru Besar di PTNBH dan PTS yang dilaksanakan oleh tim peneliti Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melalui skema Penelitian Kolaboratif Nasional (KN) Tahun 2026.

Penelitian diketuai oleh Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed., bersama Dr. Agus Wibowo, S.Pd.I., S.Pd., M.Pd., dan Iqbal Faza Ahmad, S.Pd., M.Pd. Penelitian juga melibatkan mitra akademik dari Universitas Negeri Malang, Bagus Shandy Narmaditya, M.Pd., Ph.D., serta dua mahasiswa, Bella Anggraeni Saputri dan Aura Karina.

Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus komparatif, penelitian dilakukan pada Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) dan Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon sebagai perguruan tinggi swasta (PTS). Data dikumpulkan melalui diskusi kelompok terarah (FGD) dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan karier akademik.

Dua Perguruan Tinggi, Dua Pendekatan Pengelolaan Karier

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNESA dan UGJ memiliki pendekatan kelembagaan yang berbeda dalam mendukung pengembangan karier dosen menuju Guru Besar.

Pada UNESA, pengelolaan karier cenderung bertumpu pada sistem informasi, prosedur administratif, dan koordinasi antarunit. Perguruan tinggi melakukan pemetaan terhadap dosen yang telah memenuhi persyaratan awal, memeriksa kesiapan portofolio akademik, serta memberikan pendampingan dalam proses pengusulan jabatan.

Sistem informasi internal, termasuk SIMPAK yang disebut dalam kegiatan penelitian, membantu pengelola memantau perkembangan karier dan menelusuri kebutuhan administrasi dosen. Pelaksanaan pengusulan juga melibatkan berbagai unsur kelembagaan, mulai dari program studi, fakultas, unit sumber daya manusia, hingga organ akademik yang memiliki kewenangan sesuai tugas masing-masing.

Pendekatan tersebut memperlihatkan pentingnya prosedur yang terdokumentasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Namun, proses yang melibatkan banyak tahapan juga membutuhkan koordinasi agar tidak menimbulkan kerumitan birokrasi yang justru memperlambat pelayanan.

Sementara itu, UGJ memperlihatkan pola pengelolaan karier yang lebih menonjolkan kepemimpinan, dukungan personal, insentif kelembagaan, dan penguatan sumber daya akademik.

Perhatian pimpinan universitas terhadap pengembangan jabatan akademik diterjemahkan melalui pemantauan kesiapan dosen, komunikasi dengan unit kepegawaian, serta dukungan terhadap penelitian dan publikasi ilmiah.

Penghargaan atas pencapaian akademik dan pendampingan yang bersifat personal menjadi bagian dari upaya kelembagaan untuk mendorong pengembangan karier dosen.

Meski demikian, pendekatan yang mengandalkan hubungan personal dan perhatian pimpinan juga menghadapi tantangan keberlanjutan. Tanpa sistem yang terdokumentasi, kualitas pelayanan berpotensi bergantung pada individu tertentu.

Perbedaan kedua perguruan tinggi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan karier akademik tidak harus menggunakan satu bentuk tata kelola yang seragam. Sistem prosedural dan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan individu justru dapat saling melengkapi.

Kesiapan Administratif Berbeda dengan Kelayakan Akademik

Temuan penting lainnya adalah perlunya membedakan antara pemenuhan persyaratan administratif dan kesiapan akademik secara substantif.

Dosen yang telah memenuhi sejumlah persyaratan awal belum tentu memiliki portofolio akademik yang sepenuhnya siap untuk dinilai dalam proses pengusulan Guru Besar.

Selain kelengkapan dokumen, proses pengembangan karier berkaitan dengan kesinambungan bidang keilmuan, rekam jejak penelitian, kualitas publikasi, integritas akademik, dan kontribusi ilmiah.

Penelitian menemukan bahwa persoalan tersebut semakin kompleks ketika terjadi perubahan regulasi atau ketika hasil penilaian eksternal memerlukan perbaikan terhadap berkas dan bukti akademik yang diajukan.

Kondisi ini menempatkan perguruan tinggi sebagai penghubung antara ketentuan kebijakan, kesiapan dosen, dan proses penilaian akademik.

Perguruan tinggi dapat membantu dosen memahami persyaratan, mengidentifikasi kelemahan portofolio, memperbaiki kelengkapan administrasi, serta menindaklanjuti catatan evaluasi. Namun, keputusan akhir penilaian jabatan akademik tetap mengikuti kewenangan pihak yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

Pengembangan Karier Perlu Dimulai Sebelum Pengusulan

Penelitian ini menegaskan bahwa layanan pengembangan karier tidak seharusnya baru diberikan ketika dosen mengajukan kenaikan jabatan.

Perguruan tinggi perlu membangun mekanisme pembinaan yang dimulai sejak tahap pengembangan kapasitas akademik. Langkah tersebut dapat mencakup pemetaan bidang kepakaran, perencanaan penelitian, pendampingan penulisan ilmiah, pengembangan jejaring akademik, serta pemeriksaan kesiapan portofolio secara berkala.

Program studi, fakultas, unit sumber daya manusia, dan lembaga penelitian memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam mendukung proses tersebut.

Pemetaan kandidat Guru Besar, misalnya, tidak cukup hanya menghasilkan daftar dosen yang telah memenuhi persyaratan administratif. Hasil pemetaan perlu diikuti dengan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dan layanan pendampingan yang sesuai.

Demikian pula, dukungan publikasi ilmiah perlu diarahkan pada penguatan kualitas dan kesinambungan kepakaran, bukan semata-mata pada pemenuhan persyaratan kenaikan jabatan.

Dengan pendekatan tersebut, pengembangan karier dapat menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya manusia perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Perlunya Kebijakan Karier yang Transparan dan Responsif

Berdasarkan perbandingan kedua kasus, penelitian merumuskan sejumlah arah penguatan tata kelola karier dosen.

Pertama, perguruan tinggi perlu memiliki sistem pemetaan kesiapan karier yang memungkinkan kebutuhan pembinaan dosen diidentifikasi sejak dini.

Kedua, diperlukan mekanisme pendampingan yang jelas, baik untuk kelengkapan administratif maupun penguatan substansi akademik.

Ketiga, koordinasi antarunit perlu diperkuat agar pengelolaan karier tidak berjalan secara terpisah antara program studi, fakultas, unit kepegawaian, dan unsur akademik lainnya.

Keempat, hasil evaluasi dan umpan balik penilaian perlu dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan layanan. Catatan evaluasi tidak cukup hanya disampaikan kepada dosen, tetapi perlu diterjemahkan menjadi langkah tindak lanjut yang dapat dilaksanakan.

Kelima, perguruan tinggi perlu menjaga keseimbangan antara standardisasi prosedur dan pelayanan yang responsif. Aturan yang jelas diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, sedangkan pendampingan yang fleksibel dibutuhkan untuk menjawab perbedaan kondisi dan kebutuhan akademik dosen.

Rekomendasi tersebut merupakan sintesis berdasarkan pengalaman pengelolaan karier pada dua perguruan tinggi yang diteliti. Oleh sebab itu, penerapannya pada institusi lain tetap memerlukan penyesuaian terhadap karakteristik organisasi, sumber daya, dan kebijakan yang berlaku.

Menuju Tata Kelola Karier Akademik yang Lebih Baik

Penelitian ini memberikan perspektif bahwa peningkatan jumlah Guru Besar tidak dapat dipisahkan dari penguatan sistem pengembangan karier akademik di perguruan tinggi.

Kebijakan yang hanya menitikberatkan pada target jumlah Guru Besar berisiko mengabaikan proses pembentukan kualitas akademik yang membutuhkan waktu, dukungan kelembagaan, dan kesinambungan pengembangan kompetensi.

Pengelolaan karier yang baik tidak cukup hanya memastikan dosen memenuhi persyaratan pengusulan. Perguruan tinggi juga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan kepakaran, produktivitas penelitian, integritas akademik, dan pengakuan ilmiah.

Pada akhirnya, perjalanan menuju Guru Besar bukan semata tanggung jawab individual dosen. Proses tersebut juga mencerminkan kemampuan perguruan tinggi dalam membangun tata kelola yang transparan, terkoordinasi, dan berorientasi pada pengembangan kualitas akademik secara berkelanjutan.